Komisi I DPR akan segera memanggil Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi yang diduga melakukan perjanjian rahasia antara Indonesia dengan ‘Israel’.
“Jadi kan masyarakat dan pejabat negara harus tahu, kita negara hukum, dasar kita UUD 45 yang tertinggi. Masalah Indonesia tak punya hubungan dengan ‘Israel’ tertulis jelas di UUD. Atas dasar itu sejak Bung Karno, Pak Hatta sampai saat ini kita taat. ‘Israel’ itu semua tahu apa yang dilakukan terhadap Palestina, jadi ‘Israel’ itu penjajah,” kata Anggota Komisi I Nurhayati Ali Assegaf, saat dihubungiTeropong Senayan, Jum’at (18/3/2016).
Menurutnya, jika benar Menlu Retno mengetahui hal itu, maka sudah melanggar aturan, bahkan konstitusi.
“Kalau sampai ada menteri melanggar,enggak bener dong. Kita Parlemen saja taat kok, selama ini tak ada kunjungan ke ‘Israel’,” katanya.
Politisi Demokrat ini berjanji, akan segera meminta klarifikasi atas isu tersebut.
“Kita akan tanya ke Menlu apa betul ada pembicaraan itu. Pak Jokowi juga sudah bilang boikot produk ‘Israel’, kita juga minta kepada TNI supaya semua taat,” tandasnya.
Dugaan Komisi I tentu tidak datang tiba-tiba, sebab sebelumnya Wakil Menteri Luar Negeri “Israel” Tzipi Hotovely dalam rapat di Knesset (Parlemen) mengatakan, alasan Negeri Zionis itu melarang Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengunjungi Ramallah beberapa hari lalu, lantaran kesepakatan rahasia antara “Israel” dan Indonesia telah dilanggar.
Menurut perjanjian sebelumnya, ketika pejabat “Israel” diam-diam mengunjungi Jakarta, kedua pihak sudah sepakat bahwa Menlu Retno juga akan mengunjungi Yerusalem dan bertemu pejabat “Israel”.(aln)
Choose EmoticonEmoticon